KEMENTERIAN Koordinator Bidang atau Kemenko Perekonomian buka suara ihwal munculnya permintaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengaudit data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Permintaan itu diajukan Center of Economic and Law Studies (Celios) lewat surat permohonan penyelidikan kepada lembaga statistik PBB, yaitu United Nations Statistic Division dan United Nations Statistical Commision.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan BPS merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mengurus statistik nasional dan telah bekerja selama puluhan tahun, sehingga,pemerintah mempercayakan hal tersebut kepada BPS. “Baik itu hasilnya kurang bagus ataupun bagus, atau sesuai dengan ekspektasi kami maupun tidak, kami percaya dengan yang diberikan mandat dan punya kewenangan,” kata Haryo ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen pada kuartal II 2025. Angka ini naik signifikan dari kuartal I 2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen. “Sejatinya kalau hasilnya bagus, ya kami senang. Karena itu bisa menunjukkan optimisme,” kata Haryo.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan permintaan audit ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas data BPS. Celios menilai ada indikasi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dengan kondisi riil perekonomian. Sedangkan data tersebut selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademis, analis perbankan, dunia usaha, dan masyarakat umum.
Menurut Bhima, Celios sudah mencoba melihat kembali semua indikator yang disampaikan BPS, seperti data industri manufaktur. BPS melaporkan bahwa lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 5,68 persen pada kuartal II 2025. Padahal, kata dia, pada periode yang sama, aktivitas manufaktur yang diukur lewat Purchasing Manager’s Index (PMI) tercatat mengalami kontraksi. “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen i? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ujar Bhima dalam keterangan resmi, Jumat, 8 Agustus 2025.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menambahkan, jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.
Media menjelaskan, data BPS tidak hanya soal teknis, tapi juga berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, data ekonomi yang tidak akurat bisa menyesatkan pengambilan kebijakan. “Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau pelindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja,” ucapnya.
Tempo telah berupaya menghubungi Wakil Kepala BPS Sonny Harry Harmadi dan Unit Kerja Kepala Statistik Bidang Media dan Komunikasi BPS Eko Rahmadian untuk meminta tanggapan. Tapi sampai berita ini ditulis, keduanya belum meemberikan respons.
Pilihan Editor: Mengapa Angka Pertumbuhan Ekonomi BPS Meragukan
