PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2026 beserta nota keuangan dalam sidang paripurna DPR pada Jumat siang, 15 Agustus 2025. Fokus utama pidato ini adalah penyampaian postur fiskal negara, termasuk proyeksi defisit anggaran untuk tahun mendatang.
Pada sidang paripurna DPR yang berlangsung 24 Juli lalu, pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun 2026 maksimal sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, pendapatan dan belanja negara tahun depan masing-masing ditargetkan maksimal 12,31 persen dan 14,83 persen terhadap PDB.
Target defisit ini lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan defisit tahun 2025. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan membengkak menjadi Rp 662 triliun, atau setara dengan 2,78 persen dari PDB. Angka ini mengalami kenaikan dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen PDB, sebagaimana tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), sebelumnya mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun depan masih akan diwarnai oleh ketidakpastian. Dari sisi penerimaan negara, belum terlihat adanya sumber pertumbuhan yang cukup signifikan untuk mendorong pendapatan.
Di sisi lain, sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah memerlukan alokasi anggaran belanja yang tidak sedikit. “Program-program prioritas tahun depan tetap akan menyedot alokasi anggaran besar. Karena itu, proyeksi defisit yang lebih rendah rasanya sulit tercapai,” ungkap Bhima kepada Tempo, Selasa, 29 Juli 2025.
Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti bahwa pidato Prabowo hari ini akan menjadi sorotan banyak pihak. Tahun kedua pemerintahan akan menjadi penentu keseimbangan antara janji-janji kampanye yang ambisius dan realitas fiskal yang ada.
Menurut Achmad Nur Hidayat, kondisi pendapatan negara yang rendah dan belanja yang tinggi membutuhkan disiplin yang kuat. “Nota Keuangan 2026 akan menjadi ujian bagi kemampuan Prabowo dalam menyeimbangkan ambisi dengan kapasitas fiskal yang tersedia,” pungkasnya.
Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Kabinet Besar Prabowo Membuat Defisit APBN Bertambah
