Pemerintah telah mematok target ambisius untuk penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yaitu sebesar Rp 3.147,7 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan proyeksi penerimaan negara untuk tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp 2.865,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa target penerimaan negara 2026 tersebut mencerminkan lonjakan yang substansial. “Artinya naik 9,8 persen, ini suatu target yang cukup besar,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan APBN (RAPBN) 2026 dan nota keuangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025, menambahkan bahwa kinerja pertumbuhan penerimaan negara selama tiga tahun terakhir hanya mencapai kisaran 5,6 persen pada titik tertingginya.
Sri Mulyani lebih lanjut memaparkan bahwa proyeksi pertumbuhan pendapatan negara untuk tahun 2025 bahkan lebih rendah, dengan perkiraan hanya mencapai 0,5 persen. Data historis yang disampaikan bendahara negara ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, penerimaan negara tumbuh 5,6 persen dibandingkan tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan negara melambat signifikan, hanya mencapai 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, reformasi struktural di bidang pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi keharusan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa di sektor pajak, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Coretax serta meningkatkan sinergi pertukaran data antar kementerian dan lembaga. Sementara itu, dari sisi bea cukai, kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) akan terus dilanjutkan, diiringi dengan upaya ekstensifikasi atau penambahan daftar barang kena cukai (BKC).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan postur rancangan APBN 2026 dalam sidang paripurna DPR hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan bahwa alokasi belanja negara untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 3.786,5 triliun.
Dari perhitungan tersebut, defisit APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp 638,8 triliun, atau setara dengan 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Presiden Prabowo turut menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus menjalankan efisiensi anggaran. “Pemerintah yang saya pimpin berjanji, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” pungkasnya.
Pilihan Editor: Penerimaan Pajak Seret, Mengapa Pemerintah Masih Jor-joran Belanja
