Jakarta, IDN Times – Rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen melalui badan usaha milik negara (BUMN) hingga kini masih belum menemukan titik terang. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa keputusan akhir terkait akuisisi saham tambahan tersebut masih belum ditetapkan.
Pembahasan mengenai penambahan saham Freeport ini bukanlah hal baru. Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa diskusi telah dimulai sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Opsi penambahan saham ini merupakan bagian krusial dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport. “Ini dulu pernah dibahas, saya waktu itu masih Menteri Investasi. Opsi perpanjangan Freeport sudah pernah kita bahas tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya penambahan 10 persen saham BUMN,” jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Dalam proses akuisisi saham ini, pemerintah memiliki tujuan jelas: mendapatkan harga saham serendah mungkin. Bahlil menegaskan bahwa pembelian tambahan 10 persen saham PT Freeport Indonesia tidak harus mengikuti valuasi pasar saat ini. Ia menekankan pentingnya menghindari harga yang terlalu tinggi agar akuisisi dapat dilakukan dengan biaya seminimal mungkin. “Saya katakan waktu itu tambahan 10 persen itu tidak harus beli dengan valuasi harga sekarang, harus semurah mungkin dan berpotensi tidak kita pakai nilai yang mahal,” paparnya.
Meskipun demikian, Bahlil mengakui bahwa belum ada perkembangan signifikan terkait rencana penambahan saham Freeport. Ketika ditanya mengenai kabar pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Bahlil menyatakan ketidaktahuannya. “Progresnya belum. Terkait pertemuan dengan Freeport, saya enggak tahu,” tambahnya, menunjukkan belum adanya komunikasi atau kemajuan konkret.
Sebelumnya, Bahlil sempat menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui BUMN dapat rampung pada tahun 2025, paling lambat di awal tahun. Namun, ia juga menegaskan bahwa pencapaian target tersebut sangat bergantung pada komunikasi dan kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan, yang merupakan pemilik saham mayoritas lainnya di PTFI. “Insya Allah tahun depan paling lambat awal tahun, Insya Allah bisa selesai. Tergantung dari komunikasi Freeport dengan kita,” kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
